Kritisi Revisi UU KPK; Pengamat Diteror

Kritisi Revisi UU KPK; Pengamat Diteror

Menjelang persetujuan Presiden terkait pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), para aktifis anti korupsi semakin gencar sampaikan kritik dan protes, meskipun sebagian dari mereka mendapat teror berupa peretasan aplikasi chatting whatsApp, dan gangguan telepon.

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah terkena upaya peretasan tersebut, bahkan puluhan kali telepon selulernya mendapat panggilan masuk dari kode jaringan luar negeri.

“Tidak hanya saya, beberapa aktifis yang keras bersuara terkait penolakan (revisi UU KPK) juga alami hal serupa, dengan waktu yang nyaris bersamaan, sepanjang hari ini, saya sendiri terhitung 29 kali panggilan masuk dengan kode luar negeri” katanya, Rabu (11/9/19).

“Panggilan telepon berhenti setelah nomor-nomor tersebut saya blokir” tambah Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom ini.

Dedi mengetahui ada upaya peretasan admin grup whatsApp yang berisi kumpulan akademisi dan aktifis anti korupsi lintas perguruan tinggi, dosen UGM Rimawan Pradiptyo.

“Mulanya pak Rimawan, beliau aktif sekali menggalang dukungan perguruan tinggi untuk menolak revisi UU KPK, kemudian teror menyebar diantara kami, ada Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, dan aktifis lain yang memang sedang konsen mengawal dukungan pada KPK” lanjutnya.

Sebelumnya, Zainal menyampaikan saat berada di gedung KPK, bahwa dirinya dan puluhan aktifis alami teror serupa.

“Teman-teman hari ini mengalami gangguan telepon yang luar biasa,” katanya dalam diskusi di Gedung KPK, Rabu (11/9/19).

PKS Tunjuk Ru’yat dan Haru sebagai Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat

PKS Tunjuk Ru’yat dan Haru sebagai Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat

Seiring dengan proses pembentukan fraksi dan penentuan pimpinan definitif di DPRD Provinsi Jawa Barat, PKS telah menuntaskan proses penunjukan kader aleg sebagai pemangku amanah pimpinan di DPRD Provinsi terbesar di Indonesia ini.

Sekretaris DPW PKS Jawa Barat, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, MSc., Selasa (10/9/2019) pagi menyampaikan bahwa DPP PKS telah mengisi pos strategis sebagai berikut:

1. drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si. sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
2. Ir. H. Haru Suandharu, M.Si., sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Surat dari DPP terkait hal ini sudah kami terima dan segera kami sampaikan ke Pimpinan Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan semoga dengan demikian proses pelantikan Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat serta pembentukan fraksi-fraksi segara tuntas. Dengan demikian seluruh Alat Kelengkapan Dewan segera bisa dibentuk dan ditentukan pengisinya, baik pimpinan maupun personilnya.”

Achmad Ru’yat pernah menjadi anggota DPRD Kota Bogor dan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat (2004-2009). Amanah sebagai Wakil Walikota Bogor diemban tahun 2009-2014. Di internal PKS, pria kelahiran 9/9/1966 ini sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPP PKS Bidang Wilayah Dakwah III (Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat).

Haru Suandharu adalah anggota DPRD Kota Bandung dua periode, Ketua Komisi A periode 2009 sd 2014 dan Wakil Ketua DPRD periode 2014 sd 2019 Pernah pula menjadi Ketua DPD PKS Kota Bandung periode 2006 sd 2010, Ketua Timses RK-Oded pada Pilkada Kota Bandung 2013, yang mengantarkan Ridwan Kamil pertama kalinya sebagai Walikota Bandung, dan terakhir menjadi Wakil Ketua DPW sekaligus Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS tingkat Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang menempatkan PKS sebagai runner-up di Jawa Barat dengan rekor raihan 21 kursi.

“Semoga dengan penunjukan 2 pimpinan tersebut, misi PKS untuk mewujudkan DPRD Provinsi Jawa Barat yang solid dan sanggup bersinergi mengawal program kerja Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Rohzanul Ulum dapat dilaksanakan maksimal. PKS berjanji untuk kritis terhadap program pemerintah yang tidak pro-rakyat, insya Allah. Mohon bantuan warga Jabar dengan doa dan masukan kepada kami,” tuntas Abdul Hadi.